BALIKPAPAN,suarakalima.com
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah 2026 sedikit banyak berdampak perputaran perekonomian. Hal ini, dikatakan anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Siswanto Budi Utomo, ada keluhan terkait efisiensi anggaran terhadap APBD 2026. “Termasuk beberapa komponen dana perimbangan keuangan (DPK) transfer keuangan daerah (TKD) berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Keistimewaan (DK), Dana Penyesuaian (DP) dan Dana Insentif Daerah (DID) kepada awak media di ruang kerja, Senin (13/10/2025).
Diakui politisi dari fraksi partai Gerindra saat ini kota Balikpapan APBD 2026 telah terjadi pemotongan transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI diangka Rp.1,5 triliun dari APBD 2026 ditargetkan sebesar Rp.4,5 triliun. “Disisi lain, ini sangat berpengaruh pada postur Pendapatan Daerah 2026 yang ditargetkan kurang lebih Rp.1,3 triliun. Apabila terjadi juga pemotongan dana bagi hasil (DBH).
Menurut Siswanto, alasan pemerintah pusat ingin melihat sampai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah proaktif mencari serta mengaktifkan aset-aset daerah menambah keuangan daerah. Tujuan pemerintah pusat agar dapat menunjang perekonomian serta pembangunan berkelanjutan. “Siswanto juga meminta kepada pemkot Balikpapan agar melakukan efesiensi anggaran tidak penting.
Sebagai anggota Legislator dari pemilihan Balikpapan Kota, tetap optimis apabila daerah mampu mengelola keuangan dengan baik. Pemerintah pusat melalui Kemenkeu RI akan mengembalikan pemotongan TKD bagi daerah yang terkena dampaknya. Semoga saja memasuki pada semester II pemerintah pusat mengembalikan uang daerah yang sudah menjadi haknya,”Jelasnya.
