BALIKPAPAN-Dalam menjalankan dan memaksimalkan DPRD fungsinya pengawasan. Penyusunan anggaran di lakukan bersama-sama antara pihak Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD melalui APBD Kota di salurkan kepada Organisasi Perangkap Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Balikpapan.
Menurut Anggota Komisi III Syarifuddin Oddang anggaran di berikan harus sesuai visi misi Walikota Balikpapan, yang tertuang dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satu pembangunan Rumah Sakit Daerah Sayang Ibu (RSI) di bidang kesehatan,”ujar Syarifuddin Oddang, Selasa (22/9/2026).
Politisi Partai Hanura tersebut, menegaskan, pembangunan RSI di Balikpapan Barat sempat mengalami permasalahan, keterlambatan dalam pembangunan. Di sisi lain, anggaran peruntukannya sudah digunakan. Maka, wajar DPRD sebagai fungsi pengawasan melakukan peninjauan kegiatan pembangunan tersebut.
Menurutnya, ternyata dalam proses perjalannya tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi di anggap ada suatu permasalahan. Hal ini, adanya masukan dari masyarakat. Untuk mengatasi itu semua, pada saat itu mengusulkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) RSI, tetapi ada penolakan, sehingga pansus batal di bentuk.
Pembentukan pansus tersebut, sebenarnya bukan mencari kesalahan saat terjadi pelaksanaan pembangunan. Di satu pihak, melakukan perbaikan, kenapa bisa terjadinya. Kemudian pansus menganalisa dalam artian salah satu adalah untuk melindungi.
Anggota DPRD dari dapil Balikpapan Utara, mengingatkan agar kelanjutan pembangunan RSI melalui APBD 2027, semoga tidak terjadi Wanprestasi. Seperti terlambat melaksanakan prestasi, kewajiban dipenuhi, tetapi melewati batas waktu yang ditentukan dalam kontrak.
Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai, pekerjaan atau barang diberikan, namun kualitas, jumlah, atau bentuknya berbeda dari kesepakatan. Melakukan sesuatu yang dilarang, melanggar ketentuan atau larangan yang sudah disepakati di dalam perjanjian,”jelasnya.
