BALIKPAPAN-DPRD Kota Balikpapan menyambut baik keinginan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui PT. (Persero) Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) sebagai penyedia anggaran bagi kekurangan dana untuk pembangunan daerah.
Menurut Anggota Komisi II Japar Sidiq, kebijakan fiskal tersebut, mendorong pendapatan daerah, belanja daerah serta program yang tertuang di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah. Dalam mempercepat pembangunan infrastruktur,”ujar Japar Sidiq, di ruang kerjanya, Senin (14/9/2026).
Menurut Anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan Utara tersebut, sampai saat ini belum ada informasi Kota Balikpapan untuk mengajukan pinjaman kepada PT. SMI sebagai penjamin untuk mendapatkan dana talangan.
Japar Sidiq juga menegaskan, apa bila ingin mengajukan pinjaman daerah, harus berhati-hati dan digunakan pos pembiayaan sangat urgen seperti percepatan pembangunan infrastruktur. “Tentu saja, apa bila ingin mengajukan anggara tersebut, harus ada persetujuan dari DPRD,”terangnya.
Japar Sidiq juga mengingatkan, pinjaman harus berpedoman Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah dan PMK 125/PMK.07/2019, terkait batas pinjaman daerah,”tegasnya.
